Beritaterheboh.com - Polemik perjanjian kerjasama pengelolaan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi terus memasnas.
Pasalnya, Pemkot Bekasi mengklaim belum mendapatkan dana kompensasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak kalah ngotot dengan mengklaim telah menunaikan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.
Walikota Bekasi, rahmat Effendi pun mengancam akan mengkaji ulang perjanjian kerjasama dengan Pemprov DKI itu.
Sebab, dari sekian poin yang ada dalam perjanjian tersebut, ada 14 poin yang tak dilaksanakan Anies.
Terlebih, tak kurang-kutang juga pihaknya berkirim surat kepada Anies berkenaan hal tersebut.
Sayangnya, sampai saat ini, surat-surat itu sama sekali tak ditanggapi mantan Menteri Pendidikan Nasional itu.
“Masih banyak perjanjian yang belum direalisasikan DKI atas pemanfaatan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang,” ungkap Rahmat Effendi, Minggu (21/10/2018).
Rahmat menegaskan, dana hibah disebut Anies dibayarkan pada Mei 2018 lalu itu sebenarnya adalah kewajiban pada tahun 2017 yang belum dibayarkan.
Sehingga kewajiban tahun anggaran 2018, sampai saat ini sekarang belum diberikan.
“Yang disampaikan Pak Anies (Gubernur DKI), itu bantuan tahun 2017 sebesar Rp194 miliar,” tegas dia.
Walikota yang akrab disapa Pepen itu juga membeberkan, pihaknya sejatinya sudah melayangkan peringatan sejak September 2018 lalu berkenaan kewajiban yang belum dipenuhi.
Lagi-lagi, hal itu ternyata hanya ditanggapi dengan acuh dan tak ada kejelasan sama sekali.
“Sepertinya surat peringatan kita tidak direspon,” sesalnya.
Pepen menjabarkan, ke-14 item yang belum direalisasikan itu diantaranya pembebasan gedung SMPN 49 dan pembebasan lahan untuk sekolah terpadu (SD SMP) bertaraf internasional.
Lalu, pembebasan lahan pembangunan pengolahan air lindih, pembebasan lahan folder air Ciketing Udik.
Selain itu, ada juga pembebasan lahan gedung serbaguna Ciketing Udik dan pembebasan lahan Sumur Batu.
Kemudian, realisasi pembangunan Puskesmas Ciketing Udik, pembangunam gedung SMP 49 dan pembangunan sekolah terpadu bertaraf internasional.
Tak ketinggalan, revitalisasi dan penataan sekolah alam, pembangunan rumah susuh masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan balai latihan kerja.
Terakhir, yakni pembangunan gedung pemadam kebakaran, pembangunan IPAL sebelum dibuang ke Kali Asem.
Sebelumnya, alpa pemenuhan kewajiban kepada Pemkot Bekasi itu dibantah Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari.
Premi mengklaim, pihaknya sudah menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan infrasturktur sebesar Rp205 miliar.
Namun bantuan tersebut diberikan pada tahun 2017 dan saat ini masih digunakan untuk pembangunan dua flyover. Yakni di Cipenda dan Rawa Panjang.
“Jadi fly over Cipendawa dan Rawa Panjang yang sekarang lagi berjalan pembangunannya di Bekasi itu bantuan keuangan Pemprov DKI, sebesar Rp 205 miliar,” kata Premi kepada JawaPos.com (grup pojoksatu.id), Minggu (21/10/2018).
Sementara pada 2018 ini, tambah Premi, pihaknya juga sudah mencairkan bantuan keuangan yang bersifat wajib kepada Pemkot Bekasi sebesar Rp194 miliar.
“Pencairan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp194 miliar. Di dalamnya juga ada (untuk) infrastrukturnya,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu.
Anies menyatakan tidak akan merusak hubungan atau silaturahmi yang telah dibina oleh pemimpin Jakarta sebelumnya.
Maka, dirinya menegaskan sebelum surat dari Pemkot Bekasi keluar, kewajiban telah ditunaikan.
“Alhamdulillah sudah kami tunaikan. Untuk 2018 sudah ditunaikan per bulan Mei nilainya Rp194 miliar dan untuk 2019 nilainya Rp141 miliar,” jelasnya.(Pojoksatu.id)
from Berita Heboh https://ift.tt/2R5Vi2G
via IFTTT
