"Bahwa terkait hubungan DKI Jakarta dengan Bekasi tidak hanya terkait dengan TPST. Kami selalu berkiblat pada sesuatu yang baik pada zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok di mana pada saat itu dibentuk kemitraan di antara Pemda yang ada. Yang Rp 194 miliar itu dana kompensasi hanya TPST sehingga kegiatan yang Rp 194 miliar hanya untuk kebutuhan yang ada di Bantargebang," ujar Tri saat dihubungi, Minggu (21/10/2018).
Menurut Tri, pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah dari DKI ke Bantargebang juga harus dipikirkan. Sebab, hal itu saling terkait dengan pengelolaan TPST di Bantargebang.
"Makanya kami menganggap Ahok lebih baik, kan PKS dan Gerindra mempertanyakan itu. Contoh kita dibangun jalan di Bekasi Timur, kita dibangun jalan di Jembatan Jatiwaringin. Sekarang kita punya persoalan misalnya pembangunan flyover di Pendawa dan Rawa Panjang. Kita dibangun akses ke Bantargebang, misalnya mulai dari pintu tol. Itu semua pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pengangkutan di Bantargebang," tutur Tri yang Pilwalkot Bekasi 2018 lalu ini didukung koalisi Partai Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, PPP, dan PKB itu.
"Makanya kami membuka Bekasi Barat 24 jam. Makanya Rawa Panjang dan Pendawa dibikin flyover. Kalau lebih cepat, beban lingkungan artinya beban masyarakat berkurang. Truk bisa lebih cepat sampai di Bantargebang, ada pengiritan pemakaian BBM, kerusakan kendaraan, kemacetan dan warga nggak komplain karena bau. Pendawa, kaki yang kita bikin flyover dari Siliwangi ke Bantargebang supaya di simpang Siliwangi tidak terjadi antrean, truk bisa langsung ke Bantargebang," sambungnya.
Tri kemudian menjelaskan bahwa bantuan keuangan Rp 194,8 miliar dari Pemprov hanyalah untuk kebutuhan fasilitas Penerangan Jalan Umum di TPST. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di TPST Bantargebang belum termasuk di dalamnya.
"Nah itu, dalam rangka untuk mempercepat proses mobilisasi dari truk sendiri, kan dampaknya TPST tidak sekedar di lokasi. Mulai dari keluar GT seakan-akan jadi tugas Pemkot Bekasi. Ini yang harus ayo kita bareng-bareng, info ini yang saya lihat tidak sampai ke beliau. Yang kedua, kita mencoba komunikasi formal/informal oleh Pak Wali, tidak pernah ditanggapi. Makanya ada statement hubungi seperti hubungi 7 langit di atas," katanya.
Hal-hal tersebut lah, kata Tri, yang tidak dipahami oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies tidak memahami filosofi kerjasama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi yang dilaksanakan dua Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjajaha Purnama (Ahok).
"Filosofi ini yang nggak sampai ke Pak Anies Baswedan. Di level bawah hanya melihatnya ngapain bangun infrastruktur, itukan tugasnya Bekasi. Jadi kayak ada egosentris di DKI bahwa gue kan nggak mau, ini duit gue, ngapain bangun jalan di Bekasi. Pada zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok tidak seperti itu. Kalau daerah perbatasan Jatiwaringin, yang nikmati warga Jakarta atau Bekasi? Kan dua-duanya. Pasar Rebo sekarang dilebarin, enak nggak warga Jakarta. Pengalaman ini yang harus duduk bareng, tidak hanya ribut di media karena jadi persepsi berbeda. Saya kasihnya banyak lho Rp 194 miliar, padahal masih banyak dana yang harus diberikan pada masyarakat, ada terdiri dari 41 perjanjian yang harus diselesaikan," papar Tri.
Di sisi lain, terkait pengajuan dana hibah sebesar Rp 2 triliun yang diajukan pihaknya, Tri menjelaskan hal itu hanya berupa usulan. Pada dasarnya, yang pihaknya minta adalah perhatian dari dan kemitraan dari Pemprov DKI terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang itu.
"Kita nggak maksa. Kan kata Pak Jokowi, bukan berapa besarnya, tapi manfaatnya yang dirasakan," ujarnya.
"Dulu zamannya Ahok. Kan minus 1 tahun perencanaan. Saya dapat 2018 karena perjalanan 2017. 2017 kami sadari kerja Pak Anies baru. Waktu kita bandingkan waktu 2017 Pak Anies baru duduk sehingga belum beri perhatian pada Bekasi. Begitu kita minta 2018, untuk perencanaan tahun depan tidak ada. Jadi yang kita ributkan bukan tahun ini, yang tahun depan, bahwa 2019 perhatian DKI ke Bekasi nggak ada," imbuh Tri.
Pencairan dana sebesar Rp 194 miliar sebelumnya disampaikan Gerindra DKI. Gerindra DKI mengkritik dana yang diusulkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebesar Rp 2 triliun ke DKI.
"Untuk proposal anggaran 2019 Komisi A sudah sempat bahas besaran yang kemungkinan disetujui Rp 153 M. Adapun proposal terbaru pertengahan Oktober minta tambahan fantastis Rp 2 T. Saya berpendapat, jauh dari kepatutan dan berpotensi melanggar asas pengelolaan keuangan daerah," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif kepada detikcom, Sabtu (20/10).
Sebelumnya Anies juga sudah menyatakan, hibah untuk Bekasi sudah diberikan pada bulan Mei 2018. Nilainya sama seperti yang disebutkan Syarif yakni Rp 194 miliar.
"Kami ingin terus menjaga hubungan baik itu, sehingga kewajiban kita Alhamdulillah tertunaikan. Untuk 2018 sudah ditunaikan bulan per Mei nilainya Rp 194 miliar dan untuk 2019 kewajiban Rp 141 miliar," ujarnya.
"Yang menjadi kewajiban Pemprov dan insyallah kita tunaikan. Ada aspirasi yang disampaikan lebih jauh secara detail sambil mempertimbangkan faktor fiskal di DKI dan Bekasi," sambungnya.
Walkot Bekasi Tri Adhianto sebelumnya juga telah mengakui dana hibah Rp 194 tersebut. Namun dia mengeluhkan jika tahun 2019 menerima dana dengan nominal yang sama.
"Kalau dilihat di 2019, jumlahnya sama karena proses anggaran bisa terlihat dari KUA-PPAS. Kami bukan mau ribut di tahun 2018, kami sudah terima tahun 2018, mau dikasih berapa pun. Tapi yang kami lihat usulan 2019 dari eksekutif (Pemprov DKI) ke legislatif (DPRD DKI) minim," ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto saat dihubungi, Minggu (21/10). (mae/fjp/detik.com)
from Berita Heboh https://ift.tt/2NT3JMN
via IFTTT
